Header Ads

Bertemu Kuasa Hukum soal tuduhan Makar, Ketua Komnas HAM: Saya Siap Ditahan sebagai Jaminan

CERDASMEDIA --- Ketua Tim Pengacara Muslim, Ahmad Michdan yang juga menjadi kuasa hukum dari Sekretaris Jenderal Forum Ummat Islam (FUI), Muhammad Al-Khaththath, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian saat menangkap pimpinan Aksi 313 ini.

Lebih lanjut, Ahmad juga mengadukan perihal surat penangguhan penahanan yang sudah disodorkan kuasa hukum kepada penyidik namun tidak ditanggapi dan dikabulkan.  “Saya datang ke Mako sekalian bawa surat untuk tidak dilakukan penahanan, karena memang tadinya saya pikir ustadz nggak bakal ditahan. Namun ternyata setelah 1×24 jam dilakukan penangkapan, ustadz tidak juga dibebaskan, barulah disodorkan surat perintah penahanan yang lagi-lagi ditolak oleh ustadz Al-Khaththath,” jelasnya.  Terakhir, Ahmad Mihdan meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Al-Khaththath dan keempat mahasiswa lainnya.  “Kami mohon kepada Komnas HAM untuk membuat surat rekomendasi perintah Penangguhan penahanan kepada 5 tahanan tersebut, karena yang bersangkutan adalah figur publik,” katanya.  Dalam hal ini, Ketua dari Komnas HAM, Hafid Abbas mengatakan akan membuat surat tersebut bahkan langsung memberikannya pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bukan kepada Kapolda Metro Jaya.  “Kalau begitu saya juga siap ditahan untuk jadi jaminannya,” kata Hafid singkat.

“Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menduga adanya pelanggaran HAM, terbukti dengan datangnya aparat kepolisian malam-malam dengan pakaian bebas dan tidak menunjukkan surat penangkapan. Bisa jadi itu kan preman, jadi kami laporkan kepada Komnas HAM terkait penerapan hukum yang dilakukan ini,” ungkapnya di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (04/04).

Ahmad menyebut bahwa dalam penangkapan Al-Khaththath ada kesan diskriminatif dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Ia mempertanyakan apakah diskriminasi penangkapan termasuk dalam pelanggaran HAM.

“Misalnya dalam tuduhan-tuduhan pasca aksi 212, yang ada tiga ustadz selaku penyelenggara 212 yang kemudian berakhir diperiksa oleh kepolisian, bahkan sampai yang menampung dananya juga dikenai pemeriksaan. Di sisi lain, gubernur terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama belum juga ditangkap dan ditahan,” ungkapnya.

Selain itu, ia pun mengadukan perihal sulitnya koordinasi dan kesempatan bertemu dengan kliennya di Mako Brimob Kelapa Dua. Bahkan ia menyebut bahwa para petugas jaga sampai bertengkar secara internal mengenai ihwal penahanan Al-Khaththath.

“Saya sampai di Mako jam 09.30 hari Jum’at tsnggal 31 Maret, namun hingga pukul 11.00 baru bisa bertemu, itu pun setelah ngotot kepada petugas jaga dan juga anggota Densus di sana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahmad juga mengadukan perihal surat penangguhan penahanan yang sudah disodorkan kuasa hukum kepada penyidik namun tidak ditanggapi dan dikabulkan.

“Saya datang ke Mako sekalian bawa surat untuk tidak dilakukan penahanan, karena memang tadinya saya pikir ustadz nggak bakal ditahan. Namun ternyata setelah 1×24 jam dilakukan penangkapan, ustadz tidak juga dibebaskan, barulah disodorkan surat perintah penahanan yang lagi-lagi ditolak oleh ustadz Al-Khaththath,” jelasnya.

Terakhir, Ahmad Mihdan meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Al-Khaththath dan keempat mahasiswa lainnya.

“Kami mohon kepada Komnas HAM untuk membuat surat rekomendasi perintah Penangguhan penahanan kepada 5 tahanan tersebut, karena yang bersangkutan adalah figur publik,” katanya.

Dalam hal ini, Ketua dari Komnas HAM, Hafid Abbas mengatakan akan membuat surat tersebut bahkan langsung memberikannya pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bukan kepada Kapolda Metro Jaya.

“Kalau begitu saya juga siap ditahan untuk jadi jaminannya,” kata Hafid singkat.[kiblat]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.