Header Ads

Menolak Lupa, Sudah Setahun Misteri Kasus Siyono belum tuntas hingga hari ini..

CERDASMEDIA --- Kasus Siyono yang telah berlalu satu tahun mendapat perhatian banyak pihak, tak terkecuali Pemuda Muhammadiyah. Akun twitter pribadi Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak pun mengingatkan peristiwa tersebut.

“Ternyata tepat tanggal 8 Maret Ini, Siyono meninggal ditangan Densus 88, yg awalnya disebut melawan, fakta autopsi justru penyiksaan,” tulis Dahnil di akun twitternya, @Dahnilanzar pada Rabu (08/03).


Tweet Dahnil juga mendapat reaksi positif dari kalangan netizen. Akun @masjepe2 meminta agar Pemuda Muhammadiyah terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil.

“Salut bang…terus perjuangkan keadilan bagi rakyat kecil…semoga Allah binasakan mereka yg bertindak dholim…,” ujarnya.

Selain itu, akun @sidiqcahyono mendoakan semoga Siyono mati dalam keadaan syahid. “insyaallah alm. Siyono syahid……semangat bang @Dahnilanzar perjuangkan terus keadilan..pantang mundur,” tulisya.

Dahnil juga mengatakan bahwa uang seratus juta dari Densus ke keluarga Siyono sudah diserahkan ke KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Pihaknya akan tetap menagih penyelesaian.

“Kasus Pidananya sdh kami laporkan ulang di Polres Klaten, skrng gelap. Uang 100 juta dugaan suap, di KPK, sy dkk Akan tagih penyelesaian,” tukasnya.

Diketahui, Siyono warga desa Brengkungan, Cawas, Klaten ditangkap Densus 88 dalam kondisi sehat atas dugaan terkait terorisme. Namun, tak lama kemudian dia dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa. Hasil autopsi yang dilakukan tim independen Komnas HAM dan Muhammadiyah menyebutkan, Siyono meninggal karena sejumlah patah tulang di bagian dada yang menyebabkan pendarahan di jantung.

Kabar Uang 100 Juta Dari Densus

Maret 2016 lalu, Suratmi, isteri Siyono mendatangi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta untuk mengadukan perihal kematian suaminya yang ia nilai tidak wajar.

Selain meminta pendampingan hukum, ia menyerahkan uang damai dua gepok yang diterimanya dari Densus 88. Belakangan diketahui bahwa uang tersebut berjumlah 100 juta rupiah.

Dalam hal ini, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution mengungkapkan uang yang dimaksud masih berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku sudah meminta KPK untuk mengusut asal muasal uang tersebut.

“Dalam kasus Siyono, sejak setahun lalu, ada kita temukan uang 100 juta. Dan pasca Siyono, kami membuat tim 13 Komnas HAM yang terdiri dari tokoh masyarakat juga. Uang itu sudah kita laporkan ke KPK dan kita minta teman-teman PPATK untuk menelusuri uang itu,” ungkapnya pada Kiblat.net, Rabu (08/03).

Maneger melihat bahwa pelaporan ke KPK sudah tepat. Karena institusi ini masih dipandang independen dan yang dilaporkan ini adalah oknum-oknum dari kepolisian.

“Kita sudah minta ke KPK untuk minta diusut. Karena begini, suatu lembaga yang kita pandang -di samping otoritas dan akuntabilitasnya- dan anggap independen kan adalah KPK, yang kita laporkan adalah oknum dari temen-teman kepolisian yang memberikan uang. Nah karenanya kita laporkan ke KPK,” ungkapnya.

Ia pun mengaku, sampai saat ini KPK masih belum memberi kejelasan uang 100 juta yang diberikan Densus 88 ke keluarga Siyono. Saat ini pun masih terus dilakukan komunikasi dengan KPK terkait status uang tersebut.

“Ini harus dipastikan uangnya APBN atau non APBN. Dan jika APBN, apakah memenuhi akuntansi negara, kalau tidak memenuhi, apa namanya. Komnas masih berkomunikasi dengan KPK, dan KPK ini belum mendapatkan serinci itu terkait status ini. Kita sudah minta ke KPK untuk diusut,” pungkasnya.

KPK didesak Profesional Usut Uang 100 Juta

Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkerja independen dan profesional dalam menangani dugaan gratifikasi senilai seratus juta oleh Densus 88.

“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk independen dan profesional dalam menanganani dugaan gratifikasi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) kepada Densus 88 POLRI,” kata Koordinator TPK, Trisno Rahardjo kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Rabu (09/03).

Sebagaimana diketahui, keluarga Siyono diberi uang oleh Densus 88 sebanyak seratus juta saat menerima jenazah. Oleh keluarga, uang tersebut diserahkan ke Muhammadiyah dan Komnas HAM untuk diberikan kepada KPK.

Namun, Pelaksana Harian (Plh) Kabag Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan bahwa uang seratus juta yang dilaporkan Muhamadiyah bukan termasuk korupsi. Sebab, menurutnya, angka ini belum mencapai semilyar.

“Iya, kalau misal melihat kasusnya itu memang bukan kasus korupsi. Bahwa untuk disebut kasus korupsi adalah adanya kerugian negara, lalu jumlahnya di atas satu milyar, kemudian menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Lebih jauh, Trisno mengungkapkan bahwa TPK sendiri terdiri dari berbagai LSM. Diantaranya adalah LBH Yogyakarta, Pusat Konsultasi Bantuan hukum (PKBH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), PKBH Universitas Ahmad Dahlan, PKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pusat Studi hukum dan HAM (PUSHAM UII), PAHAM DIY, Forum LSM, ICM, LBH Kadin DIY serta LBH BASKARA PM DIY.

Proses Etik Anggota Densus yang Hilangkan Nyawa Siyono Masih Ngambang

Sementara Koordinator Tim Pembela Kemanusiaan (TPK), Trisno Rahardjo mengatakan bahwa proses etik yang dijalani oleh dua orang anggota Densus terkait kasus Siyono masih mengambang. Sebab, tidak ada laporan lanjutan terhadap dua Densus tersebut.

Menolak Lupa, Sudah Setahun Kasus Siyono belum tuntas hingga hari ini..
Foto: Anak-anak dan kerabat Siyono berziarah di makam ayahnya
“Kami melihat proses etik itu masih mengambang. Mengapa? karena putusan itu hanya di tingkat pertama. Dua anggota densus yang dinyatakan bersalah secara etik itu mengajukan banding,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Senin (08/03).

“Sampai sekarang kami tidak mendapatkan infomasi. Putusannya apa? apa menguatkan, atau kemudian mengubah, atau malah memberatkan?” sambungnya.

Ia juga telah melayangkan surat pada Kapolri saat itu, Badroodin Haiti agar kepolisian membuka kasus tersebut. Namun tak ada tanggapan.

Dari awal, lanjut Trisno, kami tetap berkeyakinan, etik itu bagian internal pihak kepolsian dan penyidikan itu bagaian utama untuk mencari kebenaran. Ia juga menegaskan bahwa apakah laporan TPK terbukti atau tidak lebih baik diselesaikanya di persidangan yang terbuka.

“Yang masing masing memberikan bukti, khusunya dalam hal ini mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa. Menurut kami itu lebih fair,” tukasnya.

[kiblat]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.