Header Ads

DPP FPI menilai Penetapan Jubir FPI Munarman sangat Aneh dan syarat Rekayasa

Berita Panas --- Kepolisian Daerah (Polda) Bali yang telah menetapkan juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 26 saksi atas laporan Zet Hasan yang mewakili Elemen Masyarakat Bali.


Penyidik menjerat Munarman dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 a ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) junto pasal 55 dan atau pasal 156 KUHP tentang penodaan agama.

Menanggapi hal itu,Juru Bicara DPP FPI Slamet Maarifmengatakan, FPI sejak awal menilai kasus dugaan fitnah yang dilaporkan sejumlah kelompok masyarakat Bali itu telah direkayasa.

"Ini kasus Rekayasa, tempat kejadian perkaranya di Jakarta. Kok disidiknya di Bali. Ini keanehan luar biasa," tegas Slamet.

Slamet menilai apa yang dilakukan polisi dengan menetapkan status tersangka terhadap Munarman merupakan hal yang keliru dan menyalahi hukum.

"Ini benar-benar aneh, penyalahgunaan hukum namanya," tutur Slamet.

Tidak hanya itu, Firman Nurwahyu, salah seorang kuasa hukum Munarman, Rabu (8/2) juga mengaku belum menerima surat pemanggilan kliennya dari Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan tersangka.

Ia menyayangkan sikap Polda Bali yang tak memberitahu kuasa hukum perihal penetapan dan pemanggilan terhadap kliennya. Menurutnya, lalu lintas komunikasi yang menyangkut Munarman mesti melalui kuasa hukumnya.

“Munarman memiliki kuasa hukum. Bila Polda Bali mau mengirim surat pemanggilan harus melalui kami,” tegas dia.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Polda Bali berkomunikasi dengan Peradi (Persatuan Advokat Indonesia), mengingat Munarman juga merupakan seorang advokat yang terdaftar di Peradi. (aktual/inilah/WA)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.