Header Ads

Bukti Bobroknya Demokrasi , Jokowi Cari Alibi Minta 'Fatwa' MA untuk Status Ahok

LemahirengMedia--- Dalam demokrasi kebenaran hanya milik penguasa, elastisitas demokrasi memaksa rakyat tak mendapatkan keadilan. Di tengah posisi Ahok sang penista Agama itu berstatus terdakwa, Mendagri kembali mengaktifkan kembali Ahok.

Karena merasa tertekan, akhirnya Jokowi angkat bicara soal pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur aktif ini. Namun sayang Jokowi tak mengucapakannya langsung.


Namun Hari ini diberitakan Repiblika online, Nashir, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat menemui Jokowi di Istana Negara. "Ini kan banyak tafsir. Bahkan Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. Bahkan beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA," kata Haedar usai menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2). 

Haedar pun meminta, jika sudah terdapat pandangan resmi dari MA maka Mendagri perlu melaksanakan pandangan tersebut. Pandangan dari MA ini diperlukan lantaran banyaknya pemahaman di masyarakat terkait hukum yang menyangkut Ahok tersebut.

"Nah kalau sudah ada pandangan resmi MA maka laksanakan apa yang menjadi pandangan resmi itu. Jadi saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan, jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif nonaktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA, jadi fatwa MA, bukan fatwa MUI ya," ujarnya.

Munculnya pernyataan ini sebenarnya dapat kita sesalkan karena Jokowi secara tidak langsung menunjukkan keberpihakannya pada Ahok. Dan memastikan kalau pihak pemerintah mengingikan Ahok kembali berkuasa di DKI. 

Untuk diketahui, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memutuskan berapa lama Ahok akan dituntut. (Republika/akt/WA)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.